SERANG, MEDIAKITANEWS – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menggelar kegiatan Bedah Buku berjudul “Partai Politik: Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, tatap muka langsung di Aula KPU Provinsi Banten dan pertemuan virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan bedah buku ini menghadirkan penulis, Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., sebagai narasumber utama, serta dua panelis, yaitu Dr. H. Syaeful Bahri, S.Ag., MM, CHCM dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Banten, Akhmad Subagja.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan, serta jajaran Anggota KPU Provinsi Banten A. Munawar, M. Agus Muslim, M. Ali Zaenal Abidin, A. Suja’i, Aas Satibi, Sekretaris KPU Provinsi Banten Hanif Purwanto, beserta jajaran staf sekretariat KPU Provinsi Banten. Selain itu, turut hadir KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, serta perwakilan partai politik peserta pemilu.
Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan menegaskan bahwa kegiatan bedah buku ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat pemahaman kelembagaan politik serta kesiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu ke depan. Ia menambahkan bahwa forum ini diharapkan dapat membantu menyongsong pemilu mendatang, memberi manfaat bagi partai politik sebagai peserta pemilu, dan mengedukasi masyarakat luas agar dapat berperan aktif sebagai pemilih yang berdaya.
Dalam paparannya, Prof. Dr. Lili Romli, M.Si. menyoroti kelemahan mendasar kelembagaan partai politik di Indonesia, yaitu minimnya diferensiasi ideologi dan identitas programatik, lemahnya demokrasi internal serta kaderisasi yang kerap mengandalkan jalan pintas aklamasi dan popularitas, rentannya konflik internal yang berujung pada perpecahan alih-alih konsensus, serta masih kuatnya kepemimpinan yang bersifat personalistik ketimbang berbasis institusi.
Sementara itu, Dr. Syaeful Bahri menekankan pentingnya akuntabilitas partai politik sebagai institusi publik. Menurutnya, solusi atas permasalahan kepartaian adalah perbaikan tata kelola, khususnya dalam aspek transparansi pendanaan. Ia menegaskan bahwa partai politik harus hadir secara utuh sebagai badan publik yang transparan dan bertanggung jawab langsung kepada konstituen, dengan tata kelola keuangan partai sebagai fokus utama yang perlu dikawal bersama demi mewujudkan akuntabilitas tersebut.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Banten, Akhmad Subagja, memaparkan refleksi dinamika elektoral melalui data Pemilu 2024 di tingkat Provinsi Banten. Menurutnya, perolehan kursi partai politik mencerminkan kekuatan konsolidasi serta pelembagaan di tingkat akar rumput. Ia menjelaskan bahwa partai politik berkewajiban menerjemahkan ideologi dan aspirasi masyarakat secara nyata ke dalam program kerja. Menurutnya, konsolidasi kelembagaan partai yang solid akan secara alami mewujudkan iklim demokrasi yang sehat, transparan, dan kompetitif.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan penyelenggara pemilu, mendorong perbaikan tata kelola kelembagaan partai politik, serta mengedukasi masyarakat agar semakin aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
