SERANG, MEDIAKITANEWS – Pemerintah Kota Serang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan dan kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus mencegah terjadinya kasus keracunan pada penerima manfaat.
Walikota Serang, Budi Rustandi, mengatakan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan, ia meminta Asisten Daerah (Asda) II ikut terlibat dalam tim pengawasan untuk memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan.
Budi mengaku tidak ingin pengawasan hanya dilakukan ketika makanan sudah sampai di sekolah. Karena itu, ia turut meninjau langsung salah satu dapur SPPG untuk melihat proses pengolahan makanan.
“Saya tidak mau sampai di sekolah saja, saya mau lihat aslinya bagaimana bikinnya. Ternyata semuanya fresh, tidak menunggu sampai berjam-jam,” kata Budi usai meninjau SPPG Cipocok Tiga, Senin (9/10).
Dari hasil peninjauan tersebut, Budi mengaku belum menemukan persoalan terkait kebersihan maupun kualitas makanan. Ia menyebut proses pengolahan hingga penyajian makanan harus memenuhi standar higienitas agar tidak membahayakan penerima manfaat.
Selain kualitas makanan, Budi juga menyoroti kelengkapan administrasi SPPG. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Asda II dan perwakilan BGN, dari total 95 SPPG di Kota Serang, sebanyak 93 telah menyelesaikan perizinan, sementara dua lainnya masih dalam proses.
“Jangan sampai sembarangan bikin SPPG. Jadi mereka tidak hanya mencari keuntungan, tetapi memang mutunya juga harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa SPPG yang terbukti tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai tindakan tegas, termasuk pencabutan izin operasional. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara bersama agar pelaksanaan program MBG tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga menjamin keamanan makanan.
Di sisi lain, Budi menilai program MBG turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Sebab, setiap satu SPPG diperkirakan mampu menyerap sekitar 42 hingga 47 tenaga kerja.
“Ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Serang, dan pengurangan angka pengangguran. Satu SPPG itu bisa menyerap 42 sampai 47 warga Kota Serang yang bisa bekerja,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Serang, Nuni Pratiwi, mengungkapkan terdapat dua SPPG yang saat ini berstatus suspend atau penghentian sementara operasional. Kedua SPPG tersebut berada di Kecamatan Cipocok Jaya dan Taktakan.
Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan perizinan. Nuni menyebut salah satu SPPG tersebut belum mengantongi izin.
“Kalau yang suspend terakhir ada dua. Yang di Cipocok sama yang di Taktakan. Nah, itu salah satunya memang yang belum ada izin,” ungkapnya.
