MediaKitaNews.Com, Dalam upaya membangun Kabupaten Kupang yang inklusif dan berkeadilan, konsorsium jaringan masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Hari AIDS Sedunia, Hari Internasional Penyandang Disabilitas, serta Hari Hak Asasi Manusia.
Konsorsium ini terdiri dari sejumlah lembaga seperti Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN), PKBI, Garamin, PEKA-PM, Yayasan Tanpa Batas (YTB), Bengkel APPeK, Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM), Catholic Relief Services (CRS), dan APDIS. Bersama-sama, mereka bergerak melalui program-program pemberdayaan yang melibatkan kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Fokus Inklusi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Koordinator Program UDN, Ristha Damaris, menyatakan bahwa konsorsium ini memprioritaskan inklusi di 15 desa di Kabupaten Kupang. Program ini tidak hanya mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga perlindungan sosial dengan dukungan dari UN Women di wilayah Kupang Timur dan Kupang Tengah.
“Gerakan ini adalah wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk mendorong keadilan dan kesetaraan di masyarakat,” kata Ristha.
Program Manager Bengkel AppeK, Umbu Landuawang, mengatakan, lebih fokus pada pemberdayaan kelompok rentan, perempuan, disabilitas dan kelompok lainnya yang ada ditingkat desa dengan 3 program utama pemantauan layanan publik khusus pembangunan di kabupaten Kupang, program sekolah AMAN, mendukung literasi dan numerasi dan program MATAHATI bagian dari konsorsium bersama YTB, JPM, PIKUL, dan Garamin fokus pada pemberdayaan ekonomi di wilayah Kupang Tengah, Kupang Timur dan Amarasi.
“Akitivitas kami ini lebih pada penguatan kapasitas bagi kelompok-kelompok rentan pada perempuan kepala keluarga, disabilitas, keluarga ODGJ dan anak muda putus sekolah,”kata Umbu.
Penguatan kapasitas harus didukung dengan baik melalui edukasi, sehingga Bengkel AppeK juga berkolaborasi dengan perangkat desa dan pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Pemkab Kupang saat ini lebih responsif, ketika program ini dijalankan Pemkab merancang terkait forum inklusi, bagi kami ini sebuah lompatan yang sangat baik, dan ditambah aksi bersama, baru pertama kali terjadi jejaring secara bersama melakukan aksi terlepas dari program masing-masing,”tambah Umbu
Pendidikan Inklusif dan Kesehatan Mental
Direktur Yayasan Tanpa Batas, Deni Sailana, memprakarsai Sekolah ASIK untuk anak-anak penyandang disabilitas. Inisiatif ini menggabungkan konsep sekolah aman, sehat, dan inklusif, menjadikannya model percontohan di Kabupaten Kupang.
Sementara itu, Koordinator Program JPM, Viktor Dael, menyoroti peningkatan kasus kesehatan mental di NTT. Berdasarkan data Riskesdas 2024, NTT menduduki peringkat ketiga nasional untuk kasus gangguan kesehatan mental. JPM berfokus pada peningkatan akses air bersih, penanganan stunting, serta kolaborasi dengan konsorsium Mata Hati untuk kesehatan mental.
Respons dan Dukungan Pemerintah
Kepala BP4D Kabupaten Kupang, Juhardi Selan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan inklusif. Pemkab Kupang menerapkan tiga pilar utama: kebijakan inklusi, kelembagaan inklusi, dan pembiayaan yang berkeadilan.
“Kami selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan semua pihak guna memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam pembangunan,” ujar Juhardi.
Kolaborasi untuk Masa Depan
Kampanye HAKtP ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan masyarakat luas. Dengan langkah bersama, diharapkan Kabupaten Kupang dapat menjadi model keberhasilan dalam mewujudkan inklusi, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.***
Comment