MediaKitaNews – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berencana menghapus sejumlah persyaratan yang dinilai diskriminatif dalam proses rekrutmen kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyampaikan bahwa ketentuan seperti batasan usia, penampilan menarik, dan status pernikahan tidak lagi relevan dan akan dihilangkan dari proses seleksi tenaga kerja.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan akses kerja yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Immanuel menekankan bahwa penilaian terhadap calon pekerja seharusnya didasarkan pada kompetensi dan kemampuan, bukan faktor-faktor pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan kinerja.
Jadi nanti para pencari kerja tidak lagi disyaratkan terkait umur. Umur kita akan hapus. Syarat harus good looking dan sebagainya, itu juga tidak ada, kemudian umur tidak ada juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menjadi syarat soal sudah nikah belum nikah itu juga kita hapus,” ujar Immanuel dalam pernyataan resminya, Minggu (25/5/2025), dikutip dari Instagram @fakta.info.
Kebijakan ini mendapat sambutan beragam dari masyarakat. Di media sosial, warganet ramai menanggapi pengumuman tersebut, terutama di kolom komentar akun Instagram @fakta.indo.
“Dikira semua perusahaan ikut aturan pemerintah kali wkwk,” tulis akun @ari_stsn.
“Harusnya dari dulu, bikin syarat kok kaya mau cari malaikat aja harus suci 😂,” komentar akun @alv.ind21.
“Pemerintah iya hapus, perusahaan mah bodo amatt😂😂,” tulis akun @mhramdanii.
“Semoga bukan cuma wacana,” harap akun @joel4_20.
“Yaa emang seharusnyaa dah d lakuin dari dlu 😂😂,” ujar akun @rf_raymond13.
“Biasanya apa yg dibilang nga sesuai di lapangan, kalau bisa pertanyaan tentang agama jga dihapus lah,” tulis akun @faisalarifin24.
“Alhamdulillah akhirny, dikira di Indo yg dah umur 30 ke atas dh gk perlu makan apa ya,” komentar akun @__eleanor__979.
Pemerintah berharap kebijakan ini bisa diadopsi secara luas oleh sektor industri, meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya di lapangan. Untuk itu, regulasi lanjutan dan pengawasan akan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan ini benar-benar diterapkan secara efektif.***
