by

PPN Naik 12 Persen Mulai 2025, Upah Minimum Indonesia Masih Tertinggal di ASEAN

MediaKitaNews – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan Filipina sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara.

Namun, perhatian publik kini tertuju pada daya beli masyarakat yang terancam melemah, terutama di tengah pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun mendatang.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat. Dengan tarif pajak ini, harga barang dan jasa diprediksi akan meningkat, yang berpotensi memberatkan kelompok berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, pembahasan UMP menjadi krusial sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat menghadapi tantangan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus naik.

Dikutip dari Instagram @pikiranrakyat, Sabtu (21/12/2024) Berikut data perbandingan upah minimum di negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di posisi bawah, meski menduduki peringkat ke-6 dari 7 negara :

  1. Singapura: SGD 6.513 per bulan (setara Rp 76,87 juta)
  2. Brunei Darussalam: BND 3.230 per bulan (setara Rp 38,21 juta)
  3. Malaysia: RM 8.124 per bulan untuk sektor manufaktur (setara Rp 29,15 juta)
  4. Thailand: THB 7.260 per bulan (setara Rp 3,3 juta)
  5. Filipina: PHP 12.200 per bulan untuk sektor non-pertanian (setara Rp 3,28 juta)
  6. Indonesia: Rp 3,311 juta per bulan
  7. Vietnam: VND 4,96 juta per bulan (setara Rp 3,02 juta)

Kesenjangan antara tarif pajak dan tingkat upah minimum di Indonesia menjadi perhatian serius. Dengan daya beli yang cenderung melemah, masyarakat berharap pemerintah mempertimbangkan penyesuaian UMP yang signifikan.

Hal ini tidak hanya untuk mengimbangi dampak kenaikan PPN, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat regional.

Berikut Komentar Warganet dikutip dari Instagram @pikiranrakyat, Sabtu (21/12/2024).

“Waktunya peras rakyat๐Ÿ˜‚,” tulis akun @indramuhamadalfarizi.

“Jangan di bandingin sama barat ya bu mulyani kita di asia ko bukan barat๐Ÿ˜‚,” komentar akun @putra_trabas.

“Udah rakyatnya banyak yg miskin, daya beli juga semakin berkurang lalu di combo dgn kenaikan PPN 12% aduhayy, senikmat itukah memeras rakyat ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚,” komentar akun @faaallle.

“Pemerintah negara lain memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan rakyatnya untuk menaikan daya beli dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah negara ini malah memikirkan bagaimana mencekik rakyat dg pajak yg akan menurunkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. ๐Ÿ˜‚,” tulis akun @chadaripin.

“Rakyat ny masih banyak yg sengsara .. Pemerintah ny bersi keras naikin pajak … Yg korupsi ny para pejabat .. Menyakit kan,” tulis akun @dedentama77.

“Cepet bener naeknya demi biayain proyek mercusuar sampai banyaknya kementerian Kasihan Bgt wakanda, Negara besar dengan SDA superr melimpah segala ada tapi 73% APBN nya dari majakin rakyat kecil dan menengah. Dari lahir sampai mati boro2 dijamin negara, jd sapi perah segala dipajakin. Ehh duit pajaknya salah kelola, ya dikorup dan balik k rakyat secuil. Rakyat atasnya bisa santai ngakalin pajak bahkan dapat amnesti. Dimanja pokonya. Sedihh PPN tinggi tp upahnya termasuk yg paling rendah,” tulis akun @agungprasetyo.majid.***

Baca Juga :ย Mulai Januari 2025 Tarif PPN 12 Persen Diterapkan, ini Daftarnya Barang-Barang yang Kena Pajak