Berita

Mendagri Tito Ajak 10 Negara Perkuat Perbatasan, Bentuk Tim Khusus Persoalan Pulau Sebatik

5
×

Mendagri Tito Ajak 10 Negara Perkuat Perbatasan, Bentuk Tim Khusus Persoalan Pulau Sebatik

Share this article
Gambar: diambil dari sindikasi.okezone.com(https://sindikasi.okezone.com/index.php/rss/0/RSS2.0).

JAKARTA – Pemerintah memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga dengan menggelar pertemuan “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity”.nnPertemuan itu dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Forum ini menegaskan kembali posisi perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.nnDiketahui, Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Tujuh negara berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.

Keragaman relasi itu membuat pengelolaan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri.nnTito menegaskan hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP RI. Lembaga ini mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang bertugas di kawasan perbatasan. “Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (16/9/2026).nnSelain itu, penyelesaian persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian sejumlah area sengketa.

Meski begitu, perhatian kini tertuju pada Pulau Sebatik. Pulau yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan perbatasan.nn‘’BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk tim khusus. Tim ini akan membahas persoalan Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia. Langkah itu menunjukkan pengelolaan perbatasan tidak hanya soal garis di peta, tetapi juga tata kelola kawasan dan kehidupan masyarakat,’’pungkasnya.nnPengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur.

Mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait. BNPP RI juga bertanggung jawab mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini ada 15 PLBN dan ditargetkan bertambah menjadi 24 PLBN.nnTito menegaskan, fokus BNPP RI tidak hanya menjaga garis batas. Lembaga ini juga mendapat mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara.

Berita

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri agro, khususnya sektor hasil hutan dan perkebunan, melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro Tahun Anggaran (TA) 2026. Menteri…

Berita

Untuk anggaran persiapan pilkades di tahun 2026 ini telah dianggarkan sebesar Rp1 miliar, melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng), mengalokasikan…

Berita

Mataram (ANTARA) – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendata seluruh aset berharga milik eks Kepala Kepolisian Resor Bima Kota Didik Putra Kuncoro yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Direktur Reserse Narkoba Polda NTB…