Kupang – Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APPeK) NTT yang dipimpin oleh Vinsensius Bureni, pada selasa (5/4/2022) sore pukul 14.00 Wita, melakukan audiens dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendorong kerjasama antara pemerintah Provinsi NTT dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Pemantauan bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTT, jalan Eltari Kota Kupang, Bengkel APPeK diterima oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat didampingi oleh staf Ahli Gubernur NTT Dr. David Pandie dan Kepala Biro Hukum Setda NTT Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H.
Dalam penyampaiannya, Vinsen Bureni mengatakan bahwa Bengkel APPeK akan terlibat bersama Inspektorat provinsi NTT untuk melakukan pemantauan bersama Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan memanfaatkan aplikasi Opentender.net yang dikembangkan oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
“Kehadiran kami hari ini untuk meminta restu dari Gubernur NTT sehingga kerja sama ini bisa dilaksanakan. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Inspektorat Provinsi NTT, namun mereka sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah tidak dapat melakukan kerjasama secara langsung karena kerjasama itu merupakan kewenangan kepala daerah.” Kata Vinsen.
Merespon kehadiran Bengkel APPeK NTT, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan bahwa kerjasama seperti ini sudah menjadi keharusan, karen jaman sekarang semua sudah harus terbuka. Semua sudah serba online, orang tidak perlu lagi mencari informasi secara manual. Untuk itu, Gubernur NTT memerintahkan kepada Kepala Biro Hukum Setda NTT, Odermaks Sombu, SH, M.A, M.H agar segera menindaklanjuti dengan menyiakan MoU untuk dilakukan kerja sama.
Comment