MediaKitaNews – Natalius Pigai, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) oleh Presiden Prabowo Subianto, menyatakan keinginannya untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun. Hal tersebut disampaikan Pigai dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Senin, 21/10/2024).
Pelantikan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM merupakan bagian dari susunan kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Natalius Pigai dikenal sebagai sosok aktivis HAM yang vokal dan telah lama terlibat dalam berbagai isu hak asasi manusia di Indonesia. Kini, dengan posisi barunya, Pigai bertekad untuk membawa perubahan signifikan di Kementerian HAM.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” ujar Pigai dikutip dari Instagram @pikiranrakyat, Selasa (22/10/2024).
Pigai menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat berbagai program dan reformasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah sosok yang terbiasa bekerja di lapangan dan memahami kebutuhan real di sektor hukum dan pemasyarakatan.
Saat ini, Kementerian HAM hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp64 miliar, jumlah yang dinilai Pigai sangat minim untuk menangani berbagai masalah kompleks yang dihadapi kementeriannya.
Baca Juga : Profil Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Kini Menjabat Wakil Menteri PPPA
Menteri Natalius Pigai mulai melakukan komunikasi intensif dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna membahas penambahan anggaran tersebut.
Pigai menambahkan, anggaran yang diajukan akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik di sektor hukum, peningkatan kapasitas penjara, reformasi sistem imigrasi, serta peningkatan layanan HAM di seluruh Indonesia.
“Saya yakin dengan tambahan anggaran ini, kita bisa membangun dan memperbaiki sistem yang ada saat ini,” katanya.
Sikap Pigai yang tegas ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai permintaan anggaran yang diajukan cukup besar, mengingat kondisi ekonomi saat ini.
Namun, Pigai optimistis bahwa jika negara memiliki kemampuan, tambahan anggaran tersebut akan berdampak besar bagi perbaikan sistem hukum dan HAM di Indonesia.
Berikut tanggapan Warganet terkait permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut.
“Ga usah muluk muluk..berani ga buka kasus km 50? Ga yakin gua,” komentar akun Instagram @andreaja261.
“KERJA AJA DULU.. KALO DIKIRA GAK CUKUP BISA MINTA TAMBAH,, BELUM APA APA PIKIRANNYA UDAH DUIT,” komentar akun Instagram @alamdarmawan2882.
“Apapun program anda, gak pantas rasanya minta anggaran tambahan duluan, belom juga membuktikan kinerja,” komentar akun Instagram @firmana62.
“Gak usah kebanyakan bacot pak. Kerjain aja dulu dengan anggaran yang ada. Jika nanti ditengah jalan kurang mungkin bisa dipertimbangkan. Negara gak cuma ngurus tentang HAM,” komentar akun Instagram @aaaalvionita.
“Hmm…. belum kelihatan kerjanya sudah hitung2an berfikir penambahan anggaran, tanpa evaluasi kinerja kementerian sebelumnya.😮,” komentar akun Instagram @hz.putra.***
Comment