MediaKitaNews – Perhelatan Pilkada Malaka 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 telah memasuki tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Menjelang proses penyelenggaraan Pilkada Malaka, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya mendapat perhatian khusus dari calon peserta Pilkada Malaka 2024.
Melansir Timordailynews.com, Minggu 25 Agustus 2024, Tim Hukum pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka SBS-HM memberi peringatan atau warning agar penyelenggara berlaku adil, profesional dalam melaksanakan tahapan pilkada 2024.
Ketua Tim Hukum pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Malaka, Dr. Stef Bria Seran – Henri Melki Simu atau yang terkenal dengan sandi politik SBS-HMS yakni Paulus Seran Tahu, SH, M.HUM kepada media, Minggu (25/8/2024) menegaskan, Pilkada Malaka akan bermartabat jika penyelenggara menjaga perilaku dan berlaku profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Sebagai negara demokrasi, hajatan politik tahun ini kita harus menyambutnya dengan baik. Untuk semua pihak tapi lebih khusus adalah penekanannya pada penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu. Kita berharap mereka benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional dan sesuai undang-undang, sesuai dengan sumpah dan janji mereka,” tegasnya.
Dirinya berharap KPU dan Bawaslu Malaka selaku penyelenggara Pilkada Malaka 2024 agar menjauhi praktek-praktek yang merusak citra lembaga penyelenggara.
“Tidak boleh ada cela sedikitpun untuk berpihak pada orang lain atau pasangan lain. Karena saat ini banyak yang menyoroti independensi penyelenggara khususnya di Malaka. Ini tidak boleh terjadi dan mesti diantisipasi,” sambung pengacara senior di NTT ini.
Lebih lanjut, Pengacara yang akrab disapa Polce Tahu ini mengimbau kepada semua pihak untuk turut mengontrol kerja-kerja penyelanggara hingga ke jajaran paling bawah.
“Sebagai ketua tim hukum dari SBS-HMS secara tegas, mengimbau dan menyarankan kepada semua orang kepada semua pihak untuk mengkawal proses ini untuk berjalan sesuai aturan yang benar. Penyelenggara harus benar-benar bersih dari tekanan, dari intimidasi, dari sogok-menyogok. Tidak boleh menerima janji manis dari pasangan tertentu tapi harus jujur dan independen melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang,” pintanya.
Ditegaskannya, tim hukum dari SBS-HMS pasti akan mengkawal proses ini berlangsung secara bermartabat dan ketika ada temuan maka pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan hukum baik secara perdata, administrasi maupun secara pidana.
“Masyarakat adalah sebagai pengawal terbaik. Kami minta siapapun yang mengetahui, mendapatkan informasi atau adanya praktek lancung maka segera membuat pengaduan kepada tim hukum SBS-HMS karena kita akan serius untuk mengambil langkah-langkah hukum.
Kita mau supaya pilkada ini berlangsung secara fair tanpa kecurangan. Kita di tim SBS-HMS sudah memastikan bahwa aturan yang ditetapkan oleh KPU akan loyal dan tegak lurus,” ungkapnya.
Dan kepada tim pemenangan SBS-HMS, Polce meminta agar tetap santun menyosialisasikan program kerja dan figur SBS-HMS secara santun, menghindari ujaran kebencian ataupun ungkapan-ungkapan rasis yang bisa melukai hati dan perasaan sesama anak Malaka.
“Kepada tim kita tidak boleh rasis, menghindari kampanye negatif dan kampanye hitam. Semua adalah warga Indonesia, Warga Malaka yang punya hak dan kewajiban yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan di Malaka,” pungkasnya.***
Comment