MediaKitanews – Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, S.I.K., menegaskan komitmen lembaganya dalam merespons dugaan keberadaan mafia BBM di wilayah NTT. Saat ditemui pada Kamis, 17 Oktober 2024, ia menyatakan bahwa Polda NTT siap menindaklanjuti setiap informasi dan bukti yang dilaporkan masyarakat terkait kasus tersebut.
“Polda NTT membuka ruang bagi siapapun yang memiliki informasi tentang kasus yang meresahkan, seperti mafia BBM, untuk datang melapor dan menyertakan bukti. Kami akan selidiki.” ujar Kombes Ariasandy dikutip dari tribratanewsntt.com, Jumat (18/10/2024).
Ia juga menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti melindungi mafia BBM, akan diproses sesuai Kode Etik Profesi Polri (KKEP) maupun hukum pidana.
“Setiap anggota Polri terikat pada aturan KKEP. Jika ada yang terlibat dalam kasus yang mencoreng institusi, akan diproses sesuai dengan disiplin, kode etik, maupun pidana,” tambahnya.
Terkait aksi demonstrasi di Mapolda NTT, Kombes Ariasandy mendukung gerakan masyarakat yang mendesak pemberantasan mafia BBM.
“Kami menghargai aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti isu ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Ariasandy juga menyinggung pemecatan Ipda Rudi Soik, yang terlibat dalam 12 kasus pelanggaran disiplin dan kode etik. Menurutnya, proses pemecatan ini dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, yang membuktikan bahwa Rudi Soik tidak lagi layak mempertahankan status sebagai anggota Polri.
“Ipda Rudi Soik dijatuhkan sanksi PTDH karena telah terlibat dalam 12 kasus pelanggaran disiplin dan kode etik. Jika sidang Komisi Kode Etik Polri memberhentikan seorang anggota, itu menunjukkan bahwa etika dan profesi sebagai Polri tidak layak dipertahankan,” jelasnya.
Langkah tegas ini mencerminkan keseriusan Polda NTT dalam menjaga integritas dan transparansi di tengah masyarakat, serta berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan tertib di wilayah NTT.***
