MediaKitaNews – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, menilai bahwa mahalnya biaya politik menjadi akar dari maraknya praktik korupsi di Indonesia.
Menurutnya, banyak calon pejabat publik yang mengandalkan dukungan pemodal saat proses pencalonan, yang kemudian “membalas jasa” tersebut ketika sudah menduduki jabatan.
“Yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah,” ujar Fitroh dalam sebuah webinar yang ditayangkan di kanal YouTube KPK, Kamis (15/5/2025).
Sebagai solusi, KPK mengusulkan agar negara memberikan pendanaan besar kepada partai politik lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar partai tidak lagi bergantung pada donatur pribadi yang rentan menimbulkan konflik kepentingan.
“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” kata Fitroh.
Lebih lanjut, Fitroh juga mendorong agar partai politik memperketat proses seleksi terhadap calon legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan perlunya sistem rekrutmen dan parameter yang jelas guna memastikan integritas para calon sebelum mereka bertarung di kontestasi politik.
“Ada rekrutmen, ada seleksi, ada parameter yang jelas untuk bisa menjadi calon, harus sudah memenuhi syarat-syarat yang standar,” ujarnya.
Reaksi Kritis dari Warganet
Pernyataan Wakil Ketua KPK ini langsung mengundang beragam komentar dari warganet, terutama di akun Instagram @fakta.indo. Mayoritas netizen mempertanyakan efektivitas usulan tersebut dan menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.
“Di sidang DPR yang dibahas malah keuntungan buat mereka, tak pernah bahas bagaimana buat mensejahterakan masyarakatnya,” tulis akun @ohmyzedd_.
“Korupsi akan terus ada selama tidak ada hukum yang ditakuti 😢,” komentar @febnamita.
“Singapore negara kecil wilayahnya, tapi TEGAS DLM HUKUM. Kuncinya itu,” kata akun @winfie15.
Tak sedikit pula yang menyampaikan sindiran tajam. “Rakyat ga bayar Pajak di sita, Pejabat Korup bukan nya di sita malah di naikin Gajinya, lelucon macam apa ini 😂😂😂,” ujar akun @syamsul_bahri11.
“Bussedd bukan hukumannya yg diperberat malah dikasih duit,” tulis @anggamaliqh.
“Pantesan korupsi kaga pernah beres ..soalnya saling dukung antar instansi 😂😂😂😂,” tulis akun @aditsaints.***
