MediaKitaNews – Simpang siur informasi pasca muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mewarnai jagat media, baik di media sosial maupun portal berita daring. Isu soal hasil muktamar dan siapa yang sah memimpin partai berlambang Ka’bah itu menjadi topik hangat di kalangan kader dan simpatisan.
Ketua DPC PPP Nagekeo, Abang Kadir, menanggapi santai dinamika yang terjadi. Usai kegiatan partai, Kadir menyebut DPC PPP Nagekeo yang menjadi salah satu utusan resmi dalam Muktamar ke-1 tidak ingin larut dalam perdebatan publik yang tak jelas sumbernya.
“Kalau soal siapa yang hadir di forum muktamar, kami lihat sendiri Pak Agus Suparmanto hadir di sana. Kalau ada tokoh lain yang bicara di luar forum, ya bisa jadi halu,” ujar Kadir kepada MediaKitaNews.com via pesan WhatsApp Minggu (5/10/2025).
Kadir menegaskan bahwa pihaknya mengikuti seluruh proses muktamar sejak Paripurna I hingga penutupan, sehingga memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang benar-benar terjadi.
Menanggapi isu saling klaim terkait siapa yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030, Kadir kembali melontarkan jawaban bernada jenaka namun bernas.
“Itu hak kader PPP. Saya pun bisa mengklaim kalau saya juga dipilih secara aklamasi. Tapi tentu harus bisa membuktikan klaim itu dengan dasar dan syarat yang diatur dalam UU Partai Politik,” katanya.
Ketika ditanya arah dukungan DPC PPP Nagekeo pascamuktamar, Kadir menegaskan sikap konstitusional.
“Sudah pasti kami berpihak pada yang konstitusional. Kami bertanggung jawab terhadap apa yang kami alami, kami jalani, dan kami yakini. Itu saja,” tegasnya.
Soal saling klaim yang terus muncul di ruang publik, Kadir berharap para elit partai segera menurunkan tensi dan mengedepankan persatuan menjelang Pemilu 2029.
“Sebaiknya hal-hal seperti ini disudahi sebelum fajar Pemilu 2029 muncul. Takutnya PPP kesiangan menyiapkan bekal perjuangan karena terlalu lama terlelap dalam mimpi-mimpi yang inkonstitusional,” ujarnya.
Kadir menutup dengan nada optimistis, bahwa para elit PPP adalah tokoh-tokoh yang bijaksana dan mampu mengembalikan marwah partai.
“Kami yakin, PPP akan tetap menjadi partai yang solutif. Masalah bangsa saja PPP bisa carikan jalan keluarnya, apalagi hanya urusan klaim-mengklaim,” pungkasnya.
Kementerian Hukum (Kemenkum) Sahkan Kepengurusan Kubu Mardiono.
Kementerian Hukum (Kemenkum) Telah menerbitkan SK yang ditandatangani oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada Rabu (1/10/2025). SK tersebut menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP. Supratman menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melalui penelitian sejumlah dokumen.
“Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman saat menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025), dikutip dari detik.com.
“Apakah SK itu sudah diambil, saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman di Kemenkum. Yang jelas saya sudah tanda tangani kepengurusan itu,” sambungnya.***
