MediaKitaNews – Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir kembali memanas setelah India meluncurkan serangan rudal presisi ke wilayah yang dikuasai Pakistan di Kashmir, Rabu (7/5/2025) dini hari. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya delapan warga sipil, termasuk seorang anak.
Dalam tayang video yang diunggah Instagram @fakta.indo, terlihat ledakan besar ditengah pemukiman warga dan tampak warga berlarian dengan panik.
Pemerintah India menyatakan serangan itu merupakan bagian dari “operasi presisi” yang menargetkan sembilan kamp teroris di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Langkah ini diambil menyusul tuduhan bahwa Islamabad berada di balik serangan bom pada 22 April di Pahalgam, India, yang menewaskan 26 orang.
“Operasi ini dilakukan secara terarah, terukur, dan tidak bersifat provokatif,” demikian pernyataan resmi militer India.
Namun, Pakistan membantah keras tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa serangan India justru menyasar enam wilayah sipil, bukan kamp militan seperti yang diklaim. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, menegaskan bahwa negaranya berhak memberikan respons atas tindakan India.
“Pakistan memiliki hak untuk menanggapi ser4ngan India. Kami akan membalas.” ujarnya.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebut tindakan India sebagai “tindakan pengecut dan tidak beralasan. Ia juga menyerukan dukungan internasional untuk meredakan eskalasi konflik yang semakin memburuk.
Sejak serangan bom 22 April, kontak senjata dilaporkan terjadi hampir setiap malam di sepanjang garis perbatasan, meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka.
Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan, “Dunia tidak sanggup lagi menanggung tambahan perang antara India dan Pakistan.”
Di tengah meningkatnya ketegangan, India juga mengumumkan rencana untuk menangguhkan sebagian Perjanjian Air Indus, kesepakatan yang telah berlangsung sejak 1960 mengenai pembagian air sungai lintas batas antara kedua negara.
“Air India dulu mengalir ke luar. Sekarang akan mengalir untuk India,” ujar Perdana Menteri Narendra Modi dalam pernyataan yang mempertegas arah kebijakan nasionalis pemerintahannya.
Situasi ini menambah kekhawatiran akan stabilitas di Asia Selatan dan memicu seruan internasional agar kedua negara menahan diri dan kembali ke meja perundingan.***
