MediaKitaNews – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan kemungkinan kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi akibat efisiensi anggaran pemerintah. Hal ini terjadi lantaran sejumlah dana bantuan operasional mengalami pemangkasan signifikan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Satryo menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mengalami pemotongan sebesar 50 persen dari pagu awal Rp6,018 triliun. Selain itu, dana Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) juga mengalami pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal Rp2,37 triliun.
“Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi. Karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana,” ujar Satryo dikutip dari RRI.co.id.
Ia menambahkan bahwa tambahan dana tersebut terutama digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi, dan jika tidak ada opsi lain, kenaikan uang kuliah bisa menjadi langkah yang tak terhindarkan.
Selain BOPTN dan BPPTNBH, dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) yang sebelumnya bernilai Rp856 miliar juga terkena pemangkasan 50 persen.
Begitu pula dengan dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang masing-masing mengalami efisiensi anggaran sebesar 50 persen, yakni Rp250 miliar dan Rp365 miliar.
Baca Juga : Efisiensi Anggaran di Kemenkop, Budie Arie akan PHK 1.235 Penyuluh Koperasi
Satryo mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar mengembalikan sebagian dana bantuan langsung tersebut ke pagu awal guna menghindari kenaikan uang kuliah yang dapat membebani mahasiswa.
“Supaya PTS tersebut juga tidak harus menaikkan uang kuliahnya. Supaya tetap bisa beroperasi dengan normal,” katanya.
Total efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diajukan Kementerian Keuangan mencapai Rp14,3 triliun.
Meski demikian, Satryo memastikan bahwa kegiatan di lingkup kementeriannya tetap berjalan dengan lancar meski hanya memiliki anggaran sebesar Rp6,78 triliun.***
