MediaKitaNews.Com, Nilai tukar rupiah yang tercatat di Google sebesar Rp8.170,65 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (31/1) memicu spekulasi adanya serangan peretas.
Ibrahim Assuaibi, pengamat pasar uang, menilai peristiwa ini kemungkinan besar merupakan bentuk protes atau ekspresi kekecewaan pihak tertentu.
“Ini bisa jadi cara para peretas menyampaikan pesan bahwa rupiah bisa mencapai Rp8.000 jika pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencapai 8 persen,” ujar Ibrahim di Jakarta.
Asumsinya merujuk pada target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2025. Namun, proyeksi dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menunjukkan angka yang lebih konservatif di kisaran 4,8 persen hingga 5,2 persen.
Ibrahim meyakini bahwa peristiwa ini bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali normal pada awal pekan.
Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa angka kurs Rp8.170 per dolar AS yang muncul di Google tidak mencerminkan kondisi riil pasar.
“Kami sedang berkoordinasi dengan pihak Google Indonesia untuk segera mengoreksi data tersebut. Saat ini, nilai tukar resmi yang tercatat di Bank Indonesia adalah Rp16.312 per dolar AS,” jelas Ramdan.
Ibrahim juga menyoroti dinamika global yang turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump, potensi perang dagang dengan Tiongkok, serta ancaman sanksi ekonomi terhadap negara-negara BRICS menjadi faktor yang dapat memicu ketidakstabilan nilai tukar rupiah.
Dalam negeri, berbagai tantangan ekonomi masih membayangi, terutama terkait daya beli masyarakat dan stagnasi investasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dikhawatirkan belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
“Gejolak ini bisa dimanfaatkan peretas untuk memanipulasi informasi nilai tukar sebagai simbol kritik,” tambah Ibrahim.
Meski demikian, ia optimis kondisi pasar akan segera stabil setelah adanya klarifikasi dan langkah penanganan dari pihak berwenang.***(ANTARA)
