MediaKitaNews – Rabithah Ma’had Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jakarta mendesak pemerintah segera menghentikan impor baki makanan (food tray) asal Tiongkok yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, produk tersebut diduga melibatkan minyak babi dalam proses produksinya.
Wakil Sekretaris RMI NU DKI, Wafa Riansyah, mengungkapkan temuan ini berawal dari kunjungan langsung ke salah satu pabrikan food tray di Chaoshan, Tiongkok. Dari sana ia membawa sampel pelumas yang dipakai saat proses pencetakan baki, kemudian diuji di laboratorium.
“Hasil pengujian di Tiongkok menunjukkan adanya kandungan minyak babi dalam pelumas tersebut. Temuan ini sudah kami laporkan ke pihak berwenang, namun hingga kini belum ada tindak lanjut,” kata Wafa dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/9/2025) dikutip dari khazanah.republika.co.id.
Menurutnya, sekitar 10 juta baki impor diduga sudah beredar dan digunakan di 5.000–7.000 dapur MBG di berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek, Sumatra, dan Kalimantan.
Ketua RMI NU DKI, Rakhmad Zailani Kiki, menegaskan bahwa aspek halal harus menjadi perhatian utama, tidak hanya pada makanan, tetapi juga peralatan yang dipakai.
“Prinsip halal tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga pada proses produksinya. Kalau sejak awal melibatkan unsur haram, maka produk itu tidak bisa disebut halal,” ujarnya.
Rakhmad menilai kasus ini sangat sensitif, khususnya di lingkungan pesantren, apalagi ada dugaan sebagian baki impor juga tidak memenuhi standar food grade sehingga berpotensi mengganggu kesehatan.
Oleh karena itu, RMI NU meminta Kementerian Perdagangan segera menghentikan impor baki bermasalah dan memastikan seluruh produk impor wajib memiliki sertifikat halal serta standar keamanan yang jelas.
“Impor boleh saja, tapi jangan sampai mengabaikan aspek halal dan mutu. Ini bukan sekadar soal persaingan bisnis, melainkan soal kepastian syariat dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
RMI NU berencana menyampaikan aspirasi langsung dalam audiensi dengan Kementerian Perdagangan pada Selasa (17/9/2025). Jika tidak ada respons, organisasi ini siap melanjutkan perjuangan hingga ke DPR maupun jalur hukum.
Sebelumnya, laporan serupa juga telah disampaik
an ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI merespons positif, sementara BPJPH berencana menurunkan tim untuk melakukan peninjauan langsung ke pabrikan di Tiongkok.***
