MediaKitaNews.Com, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kepala daerah harus mengutamakan kepatuhan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pernyataan ini merespons arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kadernya untuk tidak menghadiri retret kepala daerah di Magelang.
“Kalau Bu Mega melarang, itu hak beliau. Tapi yang jelas, kepala daerah harus patuh pada keputusan pemerintah,” ujar Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat.
Menurutnya, seluruh kepala daerah di Jawa Barat tetap akan mengikuti pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil), Magelang, karena kegiatan ini sudah terjadwal dan anggarannya telah terserap.
“Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kegiatannya sudah teralokasikan, tidak mungkin dibatalkan,” katanya.
Dedi juga menegaskan bahwa perjalanannya ke Magelang tidak menggunakan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan didanai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat resmi yang meminta para kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP. Arahan ini muncul setelah dinamika politik nasional yang berkembang, termasuk penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa keputusan kepala daerah untuk menghadiri retret di Magelang tetap berpegang pada prinsip loyalitas terhadap sistem pemerintahan yang berlaku, sejalan dengan kebijakan negara.***(ANTARA)
